Beranda > Opini > Regulasi Simalakama: Pelarangan Pukat Hela dan Pukat Tarik

Regulasi Simalakama: Pelarangan Pukat Hela dan Pukat Tarik

Mencermati pertimbangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "bahwa penggunaan alat penangkap ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets)" terkesan permen tidak memiliki naskah akademik yang berdasarkan kaidah ilmiah.

Sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah (scientific evidance) yang menunjukkan bahwa kedua pukat tersebut berkontribusi menurunkan sumber daya ikan di Perairan Indonesia secara signifikan. Contoh kasus, Pertama, Pukat Hela di Arafura yang secara skala industri telah dieksploitasi sejak tahun 1970 pada saat dimulainya PMA dan PMDN untuk bidang perikanan, tidak pernah bisa dibutikan menurunkan produksi hasil penangkapan ikan. Kedua, Alat tangkap cantrang di Laut Jawa yang telah digunakan sejak tahun 1965 sebagai upaya memodernisasi alat tangkap untuk perikanan rakyat, juga tidak pernah terbuki mengancam kelestarian sumber daya ikan di wilayah tersebut.

Banyaknya izin penangkapan ikan yang dikeluarkan tidak menunjukkan penurunan produksi,  misalnya Produksi Perikanan Tangkap Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2008-2012. Berbeda dengan apa yang dikemukakan Sekretaris Jenderal KKP (baca: Penegasan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang) yang menyatakan bahwa, "...terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267 ton (2002) menjadi 153.698 ton (2007)...", pernyataan tersebut sepertinya tanpa melihat terjadinya penurunan upaya penangkapan pada saat itu. Perizinan tersebut tidak termasuk perizinan bagi kapal asing. Kondisi Ini memperlihatkan bahwa secara langsung dampak terhadap sumber daya ikan tidak mengalami adanya penurunan. 

Berbeda dengan dampak terhadap masyarakat nelayan, yaitu penolakan terhadap Permen-KP No. 2/2015. Padahal sudah dilakukan dialog antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan perwakilan nelayan Kab. Rembang, Pati, Batang dan Kota Tegal sejak tahun 2009. Penolakan ini dapat disebabkan karena peserta yang berdialog bukanlah perwakilan dari nelayan penangkap ikan yang sepanjang tahun hidupnya bergantung di laut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan, Nomor 44/LHP/XVII/12/2013 (baca: Penegasan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrangtidak dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Permen-KP No. 2/2015 tersebut karena laporan keuangan tidak dapat menggambarkan realita kondisi di lapangan. Apalagi dikatakan bahwa cantrang merusak lingkungan di dasar laut. Pernyataan Dirjen Perikanan Tangkap semakin tidak konsisten, seolah-olah keputusan Dinas Perikanan Jawa Tengah adalah bagian dari dasar Permen-KP tersebut.

Merujuk kembali pada Siaran Pers KKP No. 014/PDSI/HM.420/2/2015 tentang Penegasan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang, pada paragraf terakhir: "...Adapun untuk penyelesaian permasalahan kapal cantrang yang telah beroperasi di luar ketentuan agar diselesaikan oleh pemerintah daerah provinsi, karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dan pengendalian terhadap pemberian izin kapal dibawah 30 GT." menunjukkan bahwa Permen-KP No. 2/2015 tidak berlaku lagi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia seperti pada kalimat awal paragraf: "Berdasarkan kronologis kejadian pengaturan diatas dan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan terhadap kesediaan sumber daya ikan, maka secara prinsip kapal cantrang dilarang beroperasi diseluruh WPP-NRI...".  Karena bisa jadi Pemda tidak akan mengikuti Permen-KP tersebut, jika masyarakat nelayan didaerahnya masih menghendaki penggunaan alat tangkap cantrang.  

Permen-KP No. 2/2015 mungkin menyelamatkan sebagian sumber daya ikan, tetapi masyarakat nelayan kehilangan mata pencaharian dan investasinya. Regulasi ini menjadi buah simalakama, jika dijalankan oleh Pemda maka masyarakat nelayan menderita tetapi jika tidak dijalankan, Pemda tidak loyal terhadap pemerintah pusat. Jika demikian maka sebenarnya Permen-KP ini hanya berumur tidak sampai 100 hari (8 Januari s.d. 22 Pebruari 2015).

Apabila regulasi kelautan dan perikanan yang dikeluarkan selalu berlatar belakang seperti Permen-KP No. 2/2015, maka bisa jadi pengelolaan perikanan Indonesia mundur ke belakang. Sudah saatnya perlu dilakukan "Muhasabah", agar regulasi tidak hanya mempertimbangkan kelestarian sumber daya ikan saja tetapi juga keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat nelayan.

Save Our Fisheries Resources & Environtment

 

 

 

 
 

The Time Is:

 
 
 

 

Powered By Octopuss | Design By Octopuss 2013

 
Pilihan Bahasa